Imam Syathibi, Maqashid Syari’ah, dan Pancasila


Sekilas tentang Imam Syatibi

Imam Syathibi atau Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi lebih terkenal dengan sebutan Assyatibi . Banyak perbedaan pendapat tentang tempat dan tanggal lahir beliau. Pendapat yang paling kuat, Assyatibi dilahirkan pada sekitar tahun 730 H, dan meninggal pada tahun 790 H . Atau, usia kehidupan beliau sekitar 60 tahun.

Nama Syatibi sendiri berkait dengan sebuah daerah di sebelah timur Andalus bernama Syatibah atau Sativa yang menjadi daerah asal orang tua Imam Syatibi. Daerah ini cukup terkenal pada masa akhir kejayaan Islam di Spanyol. Banyak ulama lain yang lahir dari daerah ini.

Pada tahun 1247 M, keluarga Imam Syatibi hijrah dari Sativa ke Granada karena kota Sativa berhasil ditaklukkan oleh raja Spanyol, Uraqun, setelah peperangan yang berkecamuk semenjak tahun 1239 H.

Granada adalah sebuah kota kecil yang terletak di sebelah tenggara kota Biirah dan masuk dalam wilayahnya. Biirah sendiri merupakan pusat propinsi yang waktu itu menjadi pangkalan militer bagi pasukan dinasti Umayyah di Andalus. Setelah dinasti Umayyah jatuh dan terjadi kerusuhan di kota tersebut, penduduknya kemudian hijrah ke Granada yang pada akhirnya menjadi pusat kota di wilayah tersebut. Di kota Granada inilah Imam Syatibi akhirnya tumbuh dan berkembang.

Pada masa Imam Syatibi hidup, Granada di bawah pemerintahan dinasti Bani Ahmar (635-897 H). Bani Ahmar adalah keturunan Sa’d bin Ubadah, salah seorang sahabat Anshar. Mereka disebut Bani Ahmar karena warna kulit mereka yang agak kemerah-merahan. Bahkan orang-orang Spanyol menyebut salah satu raja mereka dengan sebutan Barmecho, yaitu bahasa Spanyol yang berarti warna orange yang agak kemerah-merahan.

Pada masa dinasti Bani Ahmar kondisi politik di wilayah tersebut tidak begitu stabil. Konspirasi, intrik politik, perebutan kekuasaan dan pertumpahan darah menjadi warna yang dominan dalam perjalanan pemerintahan Bani Ahmar setelah ditinggalkan oleh pendiri dinasti, al Ghalib Biamrillah. Hal itu seperti yang dituturkan oleh Lisanuddin bin al Khotib, salah seorang menteri pada masa Bani Ahmar.

Kondisi politik yang buruk ini mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Pembunuhan, perampokan dan perampasan sering terjadi di mana-mana. Dekadensi moral merambat dalam tubuh masyarakat. Perilaku penguasa dan masyarakat sudah banyak yang menyimpang dari jalur agama, minuman keras dan khasis (ganja) dikonsumsi oleh masyarakat secara terang-terangan. Mereka tidak menganggap ganja sebagai sesuatu yang diharamkan dalam agama.

Kondisi masyarakat yang demikian memprihatinkan ini sebagai dampak dari tidak terurusnya mereka oleh penguasa. Penguasa lebih sibuk mengurus koalisi dan dukungan untuk kelompoknya, demi kelanggengan kekuasaan.

Keadaan sosial politik yang buruk ini diperparah dengan hadirnya ‘ulama-ulama’ yang menyebarkan kesesatan. Mereka kerap mengeluarkan fatwa yang hanya mendasarkan pada keinginan nafsu penguasa. Sementara, tugas membina umat, menjaga kemurnian agama, serta tugas amar ma’ruf dan nahi munkar terabaikan begitu saja.

Menggambarkan keadaan ini, Imam Syatibi mencontohkan adanya “ulama” yang memberi fatwa; hadza hasan (ini baik/boleh dikerjakan) dengan menggunakan dalil alqur’an: alladzina yastami’uunal qaula fayattabi’uuna ahsanah (QS. 39: 18), atau hadza birrun (ini baik) dengan berdasar pada ayat wa ta’aawanu ‘alalbirri wattaqwa (QS. 5: 3). Jika mereka ditanya lebih jauh tentang dalil yang mereka sandarkan, mereka bungkam dan tidak mampu menjelaskan.

Hal lain yang cukup memprihatinkan waktu itu adalah maraknya fanatisme kelompok dan madzhab di mana-mana. Madzhab Maliki menjadi madzhab yang dianut oleh sebagian besar masyarakat sejak zaman Hisyam al Awwal bin Abdurrahman al Dakhil yang berkuasa di Andalus pada tahun 173-180 H.

Mereka fanatik sekali terhadap madzhab Maliki ini. Bahkan, tingkat fanatisme mereka digambarkan seperti; “mereka tidak lagi mengenal selain al-Qur’an dan al-Muwatha’ Imam Malik” . Madzhab-madzhab lain tidak diterima. Orang-orang yang berbeda aliran madzhab dianggap sesat dan akan mendapat perlakuan kasar bahkan penyiksaan.

Tentu saja, hal ini bukan sesuatu yang diajarkan oleh imam Malik sendiri, karena beliau mengajarkan untuk menghargai ilmu yang dimiliki orang lain, seperti beliau menghargai imam Abu Hanifah.

Kecenderungan tersebut sangat dipengaruhi oleh perhatian mereka yang kuat terhadap persoalan-persoalan furu’ (cabang) dan melupakan hal-hal yang ushul (pokok) dalam agama. Karya-karya ulama salaf mereka curigai, sementara pendapat-pendapat ulama yang sefikrah dengan mereka, mereka agungkan dan bersihkan dari kemungkinan salah. Bahkan, pendapat yang tidak sejalan dengan pendapat mereka, sama dengan keluar dari agama .

Faktor terakhir inilah yang pada akhirnya menggerakkan Imam Syatibi untuk mengarang kitabnya yang monumental “al-Muwafaqat”, guna mempertemukan antara pandangan madzhab Hanafi dan madzhab Maliki. Beliau mencoba menjembatani dua pemikiran yang terkenal dengan sebutan aliran ra’yu (akal) dan nash (teks), juga ingin mengembalikan kesadaran masyarakat yang telah terbius dengan persoalan-persoalan cabang ke persoalan lebih fundamental dan pokok, serta mengungkap tujuan-tujuan dan hikmah yang ada dibalik syariah.

Pengertian Maqashid Syariah

Pengertian tentang maqashid syariah sebagai sebuah disiplin ilmu belum pernah dijelaskan oleh ulama-ulama sebelumnya. Bahkan imam Syatibi yang telah membahas panjang lebar tentang maqashid syariah pun tidak menjelaskan apa itu yang disebut dengan maqashid syariah.

Ada dua cara yang bisa digunakan untuk mengetahui makna maqashid syariah. Yang pertama dari sisi unsur bangunannya (ma’na idlafiy), yang kedua dari sisi kedudukannya yang telah menjadi sebuah disiplin ilmu (ma’na maqashid syariah ‘alaman wa laqaban) .

1. Makna Idlafiy Maqashid Syariah
Maqashid Syariah terdiri dari dua kata; maqashid dan syariah. Secara etimologi, maqashid berasal dari akar kata qasada yang artinya menuju, bermaksud, atau seimbang. Sementara syariah dalam bahasa menunjuk pada jalan yang jelas menuju sumber air, atau sumber airnya sendiri, atau agama .

Dua kata ini jika digabung maka bisa menghasilkan makna maksud agama, atau hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan dalam agama.

2. Makna Maqashid Syariah ‘Alaman atau Laqaban
Boleh jadi sebagai sebab tidak adanya ulama-ulama sebelum ini yang menjelaskan makna maqashid syariah secara gamblang adalah karena maqashid syariah belum menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Atau ia memang tidak perlu dijelaskan karena sudah jelas maknanya bagi kalangan tertentu seperti yang diungkapkan oleh Syatibi.

Imam al Ghazali ketika membahas tentang maqashid menyinggung; “wa maqshudu al syar’i min al khalqi khamsatun wa hiya an yahfadha lahum dinahum wa nafsahum, wa ‘aqlahum wa naslahum wa malahum”, tujuan Allah SWT dalam syariatnya bagi makhluk adalah untuk menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal, keturunan, dan harta mereka. Apa yang disampaikan al Ghazali ini memang tidak sejelas apa yang disampaikan ulama-ulama ketika ilmu maqashid syariah sudah mulai berjalan ke arah menjadi disiplin ilmu yang independen.

Dalam kitabnya Maqashid al Syariah al Islamiyah, Ibnu ‘Asyur mengatakan: maqashid umum syariah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan/diperlihatkan oleh Allah SWT dalam semua atau sebagian besar syariatnya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syariah atau tujuan umumnya.

Sementara ‘Allal al Fasi mendifinisikan maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukumnya . Dan al Raisuni menyatakan bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang diletakkan oleh syariah untuk diwujudkan demi kemaslahatan hamba.

a. Sejarah Perkembangan Maqashid Syariah

Seperti halnya tabiat perkembangan ilmu-ilmu lain yang melewati beberapa fase mulai dari pembentukan hingga mencapai kematangannya, ilmu Maqashid Syariah pun tidak lepas dari sunnah ini. Ia tidak lahir secara tiba-tiba di dunia dan menjadi sebuah ilmu seperti saat ini, tetapi ia juga melewati fase-fase seperti di atas.

Untuk lebih memudahkan dalam melihat fase perkembangan ini, maka ada dua fase dalam perkembangan ini: fase pra kodifikasi, dan fase kodifikasi.

1. Fase Pra Kodifikasi
Maqashid syariah sebenarnya sudah ada sejak nash al Qur’an diturunkan dan hadits disabdakan oleh Nabi. Karena maqashid syariah pada dasarnya tidak pernah meninggalkan nash, tapi ia selalu menyertainya. Seperti yang tercermin dalam ayat “wa ma arsalnaka illa rahmatan lil’alamin”, bahwa Allah SWT menurunkan syariatNya tidak lain adalah untuk kemaslahatan makhlukNya.

Oleh karena itu, setelah Nabi saw. wafat dan wahyu terputus, sementara persoalan hidup terus berkembang, dan masalah-masalah baru yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi menuntut penyelesaian hukum, maka para sahabat mencoba mencari sandarannya pada ayat-ayat al Qur’an maupun hadits.

Jika mereka tidak menemukan nash yang sesuai dengan masalah tadi pada al Qur’an maupun hadits, maka mereka akan berijtihad mencari hikmah-hikmah dan alasan dibalik ayat maupun hadits yang menerangkan tentang suatu hukum, jika mereka menemukannya maka mereka akan menggunakan alasan dan hikmah tersebut untuk menghukumi persolan baru tadi.

Pada umumnya, para sahabat tidak mengalami kesulitan dalam menghukumi suatu persoalan baru yang muncul, karena mereka sehari-hari telah bergaul dengan Rasulullah saw. Mereka mengetahui peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab diturunkannya sebuah ayat, mereka melihat bagaimana Nabi saw. menjalankan sesuatu atau meninggalkannya dalam situasi dan kondisi yang berlainan.

Mereka mengerti alasan kenapa Nabi saw. lebih mengutamakan sesuatu dari pada yang lain dan seterusnya, yang hal ini semua pada akhirnya mengkristal dan melekat dalam diri mereka hingga kemudian membentuk rasa dan mempertajam intuisi serta cara berpikir mereka seuai dengan maqashid syariah.

Diantara peristiwa-peristiwa baru yang muncul ketika masa sahabat dan tidak terjadi pada saat Nabi saw masih hidup antara lain; sebuah kisah tentang sahabat Umar ra. yang mendengar bahwa sahabat Hudzaifah telah menikah dengan seorang perempuan yahudi, kemudian sahabat Umar ra meminta sahabat Hudzaifah untuk menceraikannya.

Karena sahabat Hudzaifah mengetahui bahwa pernikahan dengan ahli kitab diperbolehkan, maka iapun bertanya kepada sahabat Umar ra, a haramun hiya? (apakah perempuan itu haram bagi saya?). Sahabat Umar ra. kemudian menjawab: tidak. Tapi saya kuatir ketika sahabat-sahabat lain melihat kamu menikahi perempuan yahudi tersebut, mereka akan mengikutimu, karena pada umumya perempuan-perempuan yahudi lebih cantik parasnya, maka hal ini bisa menjadi fitnah bagi perempuan-perempuan muslim, serta menyebabkan munculnya free sex dan pergaulan bebas dalam masyarakat karena banyaknya perempuan muslim yang tidak laku.

Contoh lain; kesepakatan para sahabat untuk melarang Abu Bakar ra bekerja dan berdagang untuk mencari nafkah bagi keluarganya ketika ia menjabat sebagai khalifah. Mereka bersepakat untuk mencukupi kebutuhan hidup Khalifah serta keluarganya dari uang negara, demi kemaslahatan rakyat sehingga ia tidak sibuk memikirkan urusannya sendiri dan menterlantarkan kepentingan rakyatnya.

Contoh lain lagi, suatu waktu, Umar ra menjumpai orang yang menjual dagangannya di pasar dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga umum. Maka ia kemudian mengancam orang tersebut dengan mengatakan; terserah kamu mau memilih, apakah barang daganganmu kamu naikkan seperti harga umum di pasar ini, atau kamu pergi membawa barang daganganmu dari pasar ini . Hal ini dilakukan Umar ra karena untuk menjaga stabilitas harga dan kemaslahatan umum.

Dan masih banyak lagi contoh lain seperti pembukuan al Qur’an, pembuatan mata uang dan sebagainya, yang mencerminkan kelekatan para sahabat dengan maqashid syariah.
Begitu pula ketika masa tabi’in, mereka bergerak dan melangkah pada jalan yang telah dilalui oleh guru-gurunya yaitu para sahabat. Sehingga corak yang terlihat dalam penggunaan maqashid syariah untuk menyelesaikan masalah-masalah baru pada masa ini masih sama dengan masa sebelumnya.

Misalnya tentang masalah tas’ir (penetapan harga untuk menjadi patokan umum) ketika harga kebutuhan-kebutuhan naik. Rasulullah saw. sendiri enggan menetapkan harga meskipun waktu itu harga-harga naik, dengan memberi isyarat bahwa tas’ir mengandung unsur tidak rela dan pemaksaan terhadap orang untuk menjual harganya.

Namun, Sa’id bin al Musayyab, Rabi’ah bin Abdul Rahman dan lain-lain mengeluarkan fatwa boleh tas’ir dengan alasan kemaslahatan umum, serta menjelaskan alasan keengganan Rasul untuk tas’ir adalah tidak adanya tuntutan yang medesak waktu itu, karena naiknya harga-harga di masa Nabi lebih dipicu oleh perubahan kondisi alam, yaitu kemarau panjang yang terjadi waktu itu. Sementara pada masa tabi’in, kenaikan harga dipicu oleh merebaknya penimbunan barang, kerakusan para pedagang, serta melemahnya kecenderungan beragama, sehingga hal ini menuntut penetapan harga umum untuk menjaga keseimbangan dan menghindari praktek penimbunan.

Masih banyak contoh yang lain yang dilakukan oleh para tabiin. Sayangnya, pemahaman yang dimiliki para tabi’in dalam menggunakan maqashid syariah tidak dibarengi dengan kesadaran mereka untuk membukukan ilmu ini sehingga menjadi khazanah umat berikutnya agar mudah dipelajari.

2. Fase Kodifikasi
Menurut al Raisuni; barangkali orang yang paling awal menggunakan kata maqashid dalam judul karangannya adalah al Hakim al Tirmidzi (w. 320 H), yakni dalam bukunya al Shalatu wa Maqasiduha.

Tapi jika kita menelusuri karangan-karangan yang sudah memuat tentang maqashid syari’ah, maka kita akan menemukannya jauh sebelum al Tirmidzi. Karena Imam Malik (w. 179 H) dalam Muwattha’nya sudah menuliskan riwayat yang menunjuk pada kasus penggunaan maqashid pada masa sahabat.

Kemudian setelah, itu diikuti oleh Imam Syafi’i (w. 204 H) dalam karyanya yang sangat populer al Risalah, dimana ia telah menyinggung pembahasan mengenai ta’lil ahkam (pencarian alasan pada sebuah hukum), sebagian maqashid kulliyyah seperti hifzhu al nafs dan hifzhu al mal, yang merupakan cikal bakal bagi tema-tema ilmu maqashid.

Setelah Imam Syafi’i, muncul al Hakim al Tirmidzi, disusul Abu Bakar Muhammad al Qaffal al Kabir (w. 365H) dalam kitabnya Mahasinu al Syariah, yang mencoba membahas alasan-alasan dan hikmah hukum supaya lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia. Kemudian datang setelahnya al Syaikh al Shaduq (w. 381H) dengan kitabnya Ilalu al Syarai’ wa al Ahkam, yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang ta’lilu al ahkam dari ulama-ulama Syiah, dan al ‘Amiri (w. 381H) dalam kitabnya al I’lam bi Manaqibi al Islam, meskipun kitab ini membahas tentang perbandingan agama, namun ia menyinggung tentang Dlaruriyyat al Khams (lima hal pokok yang dijaga dalam agama, yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang merupakan tema pokok dalam ilmu maqashid syariah.

Setelah itu datang Imam Haramain (w. 478H) dalam kitabnya al Burhan yang menyinggung tentang dlaruriyyat, tahsiniyat dan hajiyat, yang juga menjadi tema pokok dalam Ilmu Maqashid. Kemudian datang Imam Ghazali (w. 505H) yang membahas beberapa metode untuk mengetahui maqashid, dan menawarkan cara untuk menjaga maqashid syariah dari dua sisi al wujud (yang mengokohkan eksistensinya) dan al ‘adam ( menjaga hal-hal yang bisa merusak maupun menggagalkannya).

Kemudian imam al Razi (w. 606H), lalu imam al Amidi (w. 631H), dan ‘Izzuddin bin ‘Abd al Salam (w. 660H), kemudian al Qarafi (w. 684H), al Thufi (w. 716H), Ibnu al Taimiyyah (w. 728H), Ibnu al Qayyim al Jauziyyah (w. 751H), baru setelah itu disusul oleh imam al Syatibi.
Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam ilmu maqashid syariah, imam Syatibi melanjutkan apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Namun apa yang dilakukan oleh imam Syatibi bisa menarik perhatian banyak pihak karena ia mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercecer dan dibahas sepotong-sepotong oleh orang-orang sebelumnya menjadi sebuah pembahasan tersendiri dalam kitabnya al Muwafaqat dimana ia mengkhususkan pembahasan mengenai maqashid ini satu juz (yaitu juz dua) dari empat juz isi kitabnya.

Ia juga mengembangkan dan memperluas apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya mengenai maqashid ini, juga menyusunnya secara urut dan sistematis seperti sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sehingga lebih mudah untuk dipelajari.

Hal inilah yang menjadi kontribusi signifikan imam Syatibi dalam ilmu maqashid syariah, sehingga amal yang dilakukannya menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya maqashid ini, serta memberi inspirasi banyak orang untuk membahas maqashid syariah ini lebih jauh, hingga Ibnu ‘Asyur (w. 1393H) pada akhirnya mempromosikan maqashid syariah ini sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

b. Maqashid Syariah Menurut Imam Syatibi

Dalam kitabnya, al Muwafaqat, imam Syatibi membagi maqashid menjadi dua. Yang pertama maqashid yang kembali pada tujuan pembuat syariah (Allah SWT), yang kedua maqashid yang kembali pada tujuan hamba (qasdu al mukallaf).

Kemudian maqashid yang kembali pada tujuan Allah SWT dibagi lagi menjadi empat bagian;
1. Maksud Allah SWT dalam Memberlakukan Syariah (qasdu al syari’ fi wad’i al syariah)
Dalam pembahasan ini imam Syatibi menjelaskan bahwa tujuan Allah SWT memberlakukan syariah adalah untuk kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ia membagi maslahat menjadi tiga bagian; yang pertama dlaruriyah (primer), yang kedua hajiyah (sekunder), yang ketiga tahsiniyah (tertier).

Dlaruriyah adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan dunia maupun akhirat. Jika tidak ada, maka bisa menyebabkan kehancuran dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dlaruriyah ini, menurut penelitian, mencakup pada pemeliharaan terhadap lima hal; hifzhud din (agama), hifzhun nafs (jiwa), hifzhun nasl (keturunan), hifzhul maal (harta), dan hifzhul ‘aqal (akal).

Untuk menjaga hal-hal tersebut, imam Syatibi menawarkan dua cara pendekatan. Pertama dari sisi al wujud (yang mengokohkan eksistensinya atau positif) dan al ‘adam (menjaga hal-hal yang bisa merusak maupun menggagalkannya atau bersifat preventif).

Sebagai contoh, pemeliharaan agama dari sisi positif dengan menetapkan kewajiban ibadah misalnya shalat, puasa, zakat, dan haji, serta dari sisi preventif dengan disyariatkannya jihad.
Kemudian hajiyah adalah sesuatu yang diperlukan keberadaannya untuk kemudahan dalam hidup. Jika tidak ada maka akan membawa kesulitan dalam hidup, namun tidak sampai pada tahap kehancuran seperti yang pertama tadi. Misalnya boleh menqashar shalat dalam perjalanan.

Sementara tahsiniyah adalah sesuatu yang sepatutnya ada karena tuntutan kesopanan dan adat istiadat. Jika tidak maka akan mencederai kesopanan dan dinilai tidak pantas. Contohnya menutup aurat dalam ibadah dan menjauhi makanan dan minuman yang najis.

Ketiga tingkatan di atas berderet secara urut. Artinya, ketika ada sebuah kasus terjadi pertentangan antara dlaruriyah dan hajiyah atau tahsiniyah, maka yang diutamakan adalah yang dlaruriyah. Misalnya shalat, ketika pada satu kasus tidak bisa menutup aurat maka shalatnya tetap harus dilakukan, dan tidak boleh menggugurkan shalat gara-gara tidak bisa menutup aurat. Namun dalam keadaan normal, tingkatan-tingkatan ini saling melengkapi, yang tahsiniyah melengkapi hajiyah, kemudian melengkapi dlaruriyah.

Oleh karena itu, imam Syatibi kemudian menyimpulkan sebuah kaidah; dlaruriyah adalah asas bagi hajiyah dan tahsiniyah. Ketika dlaruriyah gugur maka yang lainpun ikut gugur, tapi tidak sebaliknya, namun kadang-kadang gugurnya hajiyah dan tahsiniyah secara mutlak bisa mempengaruhi kualitas dlaruriyah, karena itu hajiyah dan tahsiniyah perlu dipelihara untuk dlaruriyah.

2. Tujuan Allah SWT Menurunkan Syariat untuk Bisa dipahami (qasdu al syari’ fi wad’i al syariah lil ifham)

Ada dua hal penting yang disinggung oleh imam Syatibi dalam pokok pembahasan ini. Yaitu syariah diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, dan syariah ini bersifat ummiyyah. Oleh karena itu imam Syatibi mensyaratkan bagi orang yang ingin memahami syariah ini, maka ia harus memahaminya dari sudut pandang lisan Arab, dan bukan yang lain.

Sementara yang dimaksud dengan ummiyyah, imam Syatibi menjelaskan bahwa syariah ini diturunkan kepada umat yang ummi, yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, ia mengibaratkannya dengan keadaan mereka sama seperti ketika dilahirkan, tidak belajar ilmu apa-apa. “wal ummi mansubun ila al umm, wa huwa al baqi ‘ala ashli wiladati al umm lam yata’allam kitaban wa la ghairahu”.

Atau secara sederhana, barangkali kita bisa mengatakan mereka disebut ummi karena pengetahuan mereka tidak pernah melampaui lingkungannya.

Hal ini tidak lain untuk menegaskan bahwa al Qur’an adalah mu’jizat yang turun dari Allah SWT dan bukan jiplakan atau kumpulan dari ilmu-ilmu dan agama yang ada di luar Arab, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak mengakui Nabi saw. waktu itu.

3. Tujuan Allah SWT Menurunkan Syariat untuk dijalankan (qasdu al syari’ fi wad’i al syariah li al taklif bi muqtadlaha)

Dalam pembahasan ini, imam Syatibi menyoroti dua hal; pertama taklif (pembebanan) di luar kemampuan, yang kedua taklif dengan yang mengandung unsur masyaqqah (kesulitan).

Yang pertama tidak terlalu ia jelaskan secara panjang lebar, sebab persoalan ini memang sudah jelas, setiap taklif di luar kemampuan manusia maka ia tidak sah karena tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Kemudian ia mengurai persoalan yang timbul pada nash-nash yang nampak diluar kemampuan manusia (seperti perintah untuk mencintai atau larangan marah) dengan melihat pengantarnya maupun dampaknya. Ketika misalnya syariat melarang marah pada hakekatnya bukan melarang marahnya, sebab marah adalah tabiat yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia, tetapi yang dilarang adalah melakukan hal-hal yang menyebabkan kemarahan atau hal-hal yang diakibatkan oleh marah seperti dendam pertengkaran dan sebagainya.

Sementara yang kedua yaitu taklif dengan ada unsur masyaqqahnya lebih ia terangkan secara agak panjang. Ia menjelaskan bahwa Allah memberlakukan taklif yang ada unsur masyaqqahnya bukan bermaksud untuk memberikan masyaqqah pada manusia, tapi meraih maslahah yang ada dibalik taklif tersebut. Oleh karena itu ia kemudian menandaskan seseorang tidak boleh melakukan aktifitas dengan masksud mencapai masyaqqahnya, karena hal ini bertentangan dengan tujuan kemudahan bagi manusia yang ada dalam syariat.

Lebih jauh ia memaparkan, pada dasarnya setiap aktifitas mengandung unsur masyaqqah di dalamnya, seperti shalat, haji, bekerja dan lain sebagainya. Namun masyaqqah itu pada umumnya masih bisa diterima dan dipikul oleh manusia, bahkan orang-orang yang menghindari aktifitas-aktifitas tersebut dengan dalih masyaqqah di dalamnya bisa dikategorikan ke dalam kelompok orang malas.

Ia juga memperhatikan bahwa kadang-kadang perasaan adanya masyaqqah ini secara tidak sadar muncul karena didorong oleh nafsu yang menentang melakukan perintah-perintah syariat, maka di sini ia mengingatkan bahwa termasuk tujuan Allah SWT memberlakukan syariat adalah supaya manusia tidak tertawan dan dikendalikan oleh nafsunya sehingga ia bisa menjadi hamba Allah SWT dengan baik.

Apabila masyaqqah yang ada ini sudah diluar kemampuan manusia umumnya atau memberatkan, maka syariat mentolelirnya dengan adanya rukhshah (keringanan) seperti yang terjadi pada orang yang sakit ketika ia tidak mampu untuk shalat berdiri, ia diperkenankan untuk duduk dan seterusnya.

Pada akhirnya ia menyimpulkan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT ini seimbang antara terlalu berat dan terlalu ringan.

4. Tujuan Allah SWT Menurunkan Syariat untuk Semua Hambanya (qasdu al syari’ fi dukhuli al mukallaf tahta ahkam al syariah)

Dalam point pembahasan ini, imam Syatibi menjelaskan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT ini berlaku untuk semua hambanya, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang sudah digariskan oleh syariat.

Kemudian ia memaparkan lebih lanjut bahwa tujuan peletakan syariah adalah untuk membebaskan seorang hamba dari belenggu hawa nafsunya, sehingga akan muncul pengakuan secara sukarela sebagai hamba Allah SWT, sebagaimana halnya ia tidak bisa melepaskan diri dari predikat hambanya.

Dalam bahasanya imam Syatibi mengatakan: “al maqshad al syar’iy min wad’i al syariah ihraju al mukallaf ‘an da’iyati hawahu, hatta yakuna ‘abdan lillahi ihtiyaran kama yakunu ‘abdan lillahi idltiraran”. Oleh karena itu ia kemudian menyimpulkan setiap amal yang didasari dorongan nafsu secara mutlak tanpa melihat perintahnya atau larangan maka ia mutlak tidak sah, karena amal yang seperti itu pasti dilandasi kepentingan-kepentingan terselubung yang tidak ada kaitannya dengan syariat.

Kemudian ia juga mencoba membahas tentang sebuah amal yang mengandung dua unsur di dalamnya; tunduk pada perintah Allah SWT dan nafsu, maka amal tersebut dihukumi sesuai dengan unsur yang paling dominan antara keduanya. Namun ia tidak lupa untuk buru-buru mengingatkan bahayanya mentolelir nafsu dalam diri manusia meskipun dalam aktifitas-aktifitas yang positif, karena ia bisa menjalar tanpa disadari sehingga pada akhirnya menguasai dirinya.

Sementara itu pada maqashid yang kedua, yaitu maqashid yang kembali pada tujuan hamba (qasdu al mukallaf), imam Syatibi berbicara mengenai peran sentral motif dan niat yang menjadi dasar dari sebuah amal. Niatlah yang menjadikan amal seorang hamba sah dan diterima atau tidak, niatlah yang bisa menjadikan amal sebagai ibadah atau sekedar amal biasa, menjadikan ia wajib atau sunnah dan seterusnya.

Ia lalu menyontohkan sebuah amal jika didasari motif yang berbeda konsekwensinya pun akan berbeda. Misalnya sujud, ia bisa membuat orang menjadi mu’min yang takwa atau bahkan kafir, kembali pada niatnya. Oleh karena itu imam Syatibi kemudian membuat beberapa kesimpulan menyangkut hal ini;

1. Niat dan motif yang digerakkan oleh seorang hamba tidak boleh melenceng dari garis syariat.

2. Siapapun yang dalam menjalankan perintah Allah SWT punya maksud lain tidak seperti yang dimaksudkan oleh syariat, maka amalnya batal.

Di sini kemudian muncul sebuah persolan, bagaimana bagi seorang hamba yang tidak mengetahui tujuan syariah dalam setiap syariatnya? Imam Syatibi kemudian memberi tiga solusi untuk mengatasi persoalan ini;

1. Dalam melakukan amal yang diperintahkan seorang hamba harus berupaya sebisa mungkin menyesuaikan maksudnya dengan tujuan syariat, jika ia telah yakin maksudnya selaras dengan tujuan syariat, ia tetap tidak boleh menyingkirkan unsur ta’abbud (beribadah) kepada Allah SWT, sehingga ia tidak lepas dari arah menuju Allah SWT.

2. Ia hanya bermaksud patuh terhadap perintah Allah SWT, dan menjalankan syariat persis seperti yang diajarkan.

Demikian paparan singkat tentang maqashid syariah menurut imam Syatibi. Tentu saja paparan singkat ini tidak bisa menghadirkan semua yang ada dalam al Muwafaqat karya imam Syatibi, karena di sana anda akan menemukan pembahasan yang lebih luas, lebih mendalam, dan lebih menarik. (disarikan dari makalah Muhammad Amiruddin, MA/An-Nahdlah Sudan)

Maqashid Syariah Imam Syatibi dan Pancasila

Seorang pakar bisnis syariah di Indonesia pernah mengungkapkan bahwa ilmu maqashid syariah Imam Syatibi bisa dibilang sebagai Pancasilanya Indonesia. Begitu pun dengan apa yang disampaikan sebagian tokoh-tokoh Islam di negeri ini yang menyimpulkan bahwa Pancasila sejalan dengan maksud atau tujuan syariah sebagaimana yang disimpulkan oleh Imam Syatibi dengan lima penjagaan: hifzhud din (agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan), aqal (akal), dan maal (harta).

Mereka mencocokkan antara lima penjagaan itu dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Sila pertama cocok dengan hifzhud din, sila kedua cocok dengan hifzhun nafs, sila ketiga dengan hifzhun nasl, sila keempat dengan hifzhul aqal, dan sila kelima dengan hifzul maal.

Entah apa yang melatarbelakangi pencocokan itu, bisa karena sebuah kamuflase atau strategi dakwah di negeri yang bukan negara Islam, bisa juga karena memang seperti itulah pemahaman aslinya; tapi dari sudut pandang sejarah dan isi antara Pancasila dan maqashid syariah Imam Syatibi mempunyai kandungan yang sangat berbeda. Bahkan, mungkin bertolak belakang.

Hal tersebut dilihat dari dasar pemikiran Imam Syatibi terhadap lingkungannya yang tidak lagi bisa membedakan mana yang ushul dan mana yang furu’ dalam menilai kehidupan berislam. Hanya karena berbeda mazhab fikih, mereka seperti berbeda agama dan keyakinan. Dan bukan karena banyaknya perbedaan agama dan keyakinan seperti yang dipersepsikan oleh para pencetus Pancasila di awal kemerdekaan Indonesia.

Kedua, maqashid syariah Imam Syatibi berfungsi sebagai ilmu yang menyadarkan kesalahpahaman masyarakat muslim saat itu terhadap integralitas syariah Islam. Dan bukan sebagai kontrak sosial antar warga negara, apalagi sebagai ideologi umat. Dengan kata lain, maqashid syariah Imam Syatibi hanya untuk mengurai kebekuan berpikir umat Islam waktu itu. Dan bukan untuk membuat ajaran baru yang menyederhanakan isi dan pengamalan syariat Islam.

Teori tentang Pancasila yang Lebih Mirip dengan Doktrin Freemasonry

Teori bahwa Pancasila ada hubungan dengan doktrin Freemasonry (Khams Qanun: monotherisme, nasionalisme, humanisme, demokrasi, dan sosialisme) diungkapkan oleh Abdullah Patani dalam risalah kecil berjudul: Freemasonry di Asia Tenggara, yang ditulisnya di Madinah al-Munawarah pada tahun 1400 H dan diterbitkan dalam bahasa Melayu di Malaysia oleh Ali bin Haji Sulong.

Untuk membuktikan kebenaran teorinya ini, Abdullah Patani telah menunjukkan adanya persamaan antara sila-sila Pancasila dengan Khams Qanun Zionis, dan asas-asas idiologi negara yang dikemukakan oleh Nehru di India, Dr. Sun Yat Sen di Cina, Pridi Banoyong di Thailand, dan Andres Bonivasio di Filipina. Adanya persamaan sila-sila yang lima tersebut di semua negara di atas, maka Abdullah Patani mengambil kesimpulan sementara, bahwa hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sekadar persamaan gagasan secara kebetulan, melainkan pasti terdapat pengaruh kuat doktrin Zionisme pada tokoh-tokoh tersebut.

Benarkah sila-sila Pancasila merupakan saduran dari doktrin Zionisme? Jawaban bagi pertanyaan ini, bisa ya, bisa tidak, tergantung kejujuran dan dari sudut mana kita memandangnya. Bahkan tidak mustahil akan mendapatkan tantangan hebat dari orang-orang yang selama ini meyakini kemurnian idiologi Pancasila sebagai hasil perkembangan masyarakat Indonesia yang majemuk, yang digali dari khazanah budaya nenek moyang. Hanya saja, penolakan demikian tidak cukup kuat dan tidak memiliki dasar-dasar ilmiah untuk menghapus adanya teori di atas.

Terhadap pertanyaan di atas, telah dijawab sendiri oleh Soekarno, dalam suatu pidato yang disampaikan dihadapan rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno, dengan terus terang mengakui bahwa ia terpengaruh oleh pemikiran Dr. Sun Yat Sen yang telah merumuskan dasar idiologinya dengan nama San Min Chu I . Selain itu Soekarno juga mengakui, bahwa semasa ia berumur 16 atau 17 tahun telah mendapatkan ajaran tentang paham internasionalisme dari seorang guru Belanda di Surabaya bernama A. Baars.

Abdullah Patani menyatakan bahwa idiologi yang diambil oleh Dr. Sun Yat Sen berasal dari doktrin Zionisme melalui gerakan Freemasonry Asia, dimana Sun Yat Sen termasuk simpatisan atau anggotanya. Selain dari asal-usul ini, buku ini juga membicarakan mengenai karakteristik isi Pancasila yang dinyatakan oleh Soekarno sebagai dasar dan idiologi yang menampung semua aliran dan paham yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Soekarno tidak menjelaskan bagaimana konkretnya pelaksanaan sila-sila tersebut agar benar-benar dapat mewujudkan tatanan yang dikehendaki oleh masing-masing paham dan agama yang ada di Indonesia dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Soekarno bahkan sering melontarkan semboyan, bahwa semua agama itu sama, karena semua agama bertujuan untuk mencapai kebaikan hidup bagi manusia. Semboyan demikian itu, menurut Abdullah Patani, persis sebagaimana doktrin Freemasonry yang disebut dengan Floatism.

Asas Floatisme bertujuan membuat semua ajaran agama harus dijadikan mengambang atau dengan kata lain, mengambangkan keyakinan semua umat beragama sehingga tidak boleh setiap pemeluk agama menyatakan keyakinannya secara khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi harus mencari titik persamaan agar kehidupan berbangsa dan bernegara tidak didominasi oleh suatu ajaran agama tertentu saja.

Karakteristik isi Pancasila semacam ini bukan saja dikemukakan oleh Soekarno tetapi juga oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo dan golongan nasionalis lainnya. Bahkan Haji Agus Salim sendiri juga berpikiran semacam itu, seperti yang dapat kita baca dalam tulisannya yang kami kutip dalam bagian kedelapan buku ini. Dengan adanya bukti semacam ini maka teori yang ketiga tentang asal-usul Pancasila tidak dapat dianggap sebagai penilaian yang tidak ilmiah atau bersifat prejudice terhadap Pancasila. (Sumber: Menguak Tabir Pemikiran Politik Founding Fathers RI/Editor, Muhammad Thalib, Irfan S Awwas, 1999)

Dari paparan ini, perlu kajian lebih dalam lagi, ketika akan mengambil sebuah kesimpulan sederhana, hubungan antara maqashid syariah Imam Syatibi dengan doktrin yang ada dalam Pancasila. Wallahu a’lam bishawab.

Dikutip dari http://www.eramuslim.com/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s